Kilas Info Daerah

1.078 Tahanan Buddha Menerima RK Waisak 2021, 12 Segera Gratis

Jakarta – Wartapasudan.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 1.078 dari 2.069 narapidana Budha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak 2021 yang diperingati, Rabu (26/5). Dari 1.078 RK penerima Waisak, 1.066 narapidana menerima RK I atau sebagian pengurangan dengan rincian 145 orang menerima remisi 15 hari, 587 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 206 narapidana mendapat remisi 1 bulan 15 hari dan remisi 2 bulan untuk 128 narapidana. Sedangkan 12 orang mendapat RK II atau langsung bebas setelah mendapat remisi.

Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menegaskan remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti pernah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara, tidak terdaftar di register F, dan aktif mengikuti pembinaan. program di Lembaga Pemasyarakatan atau Pusat Penahanan Negara. Dia juga memastikan di tengah pandemi COVID-19, hak-hak narapidana seperti pemberian remisi, asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatan, dll, tetap dilayani.

Pemberian remisi merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada narapidana yang selalu berintegritas, berperilaku baik, dan tidak melakukan pelanggaran. Diharapkan pemberian remisi dapat memotivasi narapidana untuk mencapai kesadaran diri yang tercermin dalam keseharian. sikap dan perilaku, “harap Reynhard.

Sementara itu, pemberian Waisak RK pada tahun 2021 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp. 633.165.000, dengan rincian Rp. 624.495.000 dari 1.066 narapidana yang menerima RK I dan Rp. 8.670.000 dari 12 narapidana yang menerima RK II. Tahun ini, jumlah narapidana tertinggi yang menerima RK Waisak berasal dari 221 orang dari Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebanyak 221 orang, Kanwil Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Banten 153 orang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang berjumlah 140 orang.

“Pemberian remisi bukan sekadar hadiah bagi narapidana yang berperilaku baik dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tidak kalah pentingnya adalah APBN bisa dihemat dengan pengurangan hukuman penjara, ”kata Reynhard.

Pemberian remisi atau pengurangan pidana kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, perubahan kedua: Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagai serta Keputusan Presiden Nomor 174/1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per 18 Mei 2021, jumlah narapidana dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 263.824 orang dengan rincian 211.418 narapidana dan 52.406 narapidana.

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button