Anies Tetapkan UMP Jakarta 2022 Rp4,45 Juta


Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,53 atau meningkat sekitar Rp37.749 dari tahun lalu. UMP Jakarta tahun 2021 diketahui sekitar Rp 4.416.186,54.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan besaran UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berlaku bagi pekerja atau dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“Jadi, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.453.935,53,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/11), dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI.

Anies mewajibkan pengusaha untuk mengembangkan struktur dan skala pengupahan di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan sebagai pedoman pengupahan bagi pekerja dengan jangka waktu satu tahun atau lebih.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI telah menerapkan berbagai kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Antara lain dengan memberikan bantuan jasa transportasi, menyediakan makanan dengan harga murah, dan biaya pendidikan pribadi.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga melakukan berbagai jenis program kerja sama ketenagakerjaan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam proses perencanaan akhir. Seperti perluasan kriteria penerima Kartu Tenaga Kerja Jakarta dari yang semula memperoleh UMP+10 persen menjadi UMP+15 persen.

Kemudian anak-anak penerima kartu pekerja diprioritaskan untuk mendapatkan KJP plus dan biaya sekolah untuk pendidikan, peningkatan program pelatihan bagi pekerja melalui Balai Latihan Kerja Daerah, Unit Diklat Keliling, Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, dan kolaborator.

UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186.548. Namun, kebijakan ini hanya untuk perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Sementara itu, perusahaan yang terdampak pandemi bisa menggunakan UMP 2020.

Sejumlah provinsi telah menetapkan UMP 2022, termasuk Jawa Barat yang menetapkan upah minimum Rp 1,84 juta, meningkat sekitar Rp 31 ribu dari tahun sebelumnya.

Kemudian Pemprov Sumut memutuskan UMP 2022 sebesar Rp. 2.552.609,94 alias meningkat 0,93 persen. Sementara itu, Pemprov DI Yogyakarta menetapkan UMP 2022 menjadi Rp 1.840.915,53 atau naik sekitar Rp 75 ribu.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun harus menerima gaji dengan menggunakan aturan tentang struktur dan skala pengupahan. Mereka tidak diperbolehkan mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan, upah minimum seharusnya hanya diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sementara di atas itu, perlu menggunakan struktur dan skala gaji yang didasarkan pada kinerja pekerja dan kemampuan perusahaan.

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]


Sumber

Artikel Terkait

2 Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button