Ekonomi

Apindo minta pemerintah izinkan sektor esensial beroperasi 100 persen

Dalam hal ini, perusahaan harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan dan melaporkan kegiatannya secara berkala

Jakarta (Radar Ciangsana) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mengizinkan perusahaan manufaktur di sektor esensial dan penunjang beroperasi dengan kapasitas 100 persen pegawai operasional dan 25 persen pegawai penunjang.

Hariyadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, berharap pemerintah mempertimbangkan usulan ini, terutama bagi perusahaan yang telah memvaksinasi karyawannya, jika ingin memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) setelah 26 Juli 2021.

Dengan demikian, menurut dia, penanganan pandemi COVID-19 dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin),” kata Hariyadi.

Baca juga: Apindo: Pemerintah harus agresif menarik investasi, meski di masa pandemi

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan perusahaan manufaktur yang sudah memiliki kontrak komitmen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain, baik nasional maupun internasional. Pasalnya, jika tidak memenuhi kontrak ini, perusahaan yang bersangkutan bisa didenda.

“Selain itu, perusahaan juga berkepentingan untuk mempertahankan produk dalam negeri untuk substitusi impor berupa bahan baku dan bahan penolong produksi. Perusahaan juga berkepentingan untuk mempertahankan pendapatan karyawan di industri padat karya, misalnya di tekstil, sektor garmen dan sepatu untuk kepentingan geopolitik Indonesia di mata Indonesia secara internasional,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Hariyadi juga ingin pemerintah mengizinkan industri manufaktur non esensial dan pendukungnya tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen pegawai operasional dan 10 persen pegawai penunjang.

Nantinya, ketika sudah diizinkan beroperasi, lanjutnya, protokol kesehatan perusahaan bisa diaudit secara berkala oleh pemerintah, pihak swasta, dan pelanggan.

Baca juga: Mendagri keluarkan instruksi PPKM level 4 Jawa-Bali

Kemudian, jika ada karyawan di perusahaan manufaktur esensial yang positif COVID-19, perusahaan akan melakukan evaluasi cepat dan mengurangi kapasitas karyawan operasional hingga 50 persen dan karyawan pendukung hingga 10 persen.

Begitu juga jika ada karyawan di perusahaan manufaktur non esensial yang positif COVID-19, perusahaan akan melakukan evaluasi cepat, dan mengurangi kapasitas menjadi 25 persen karyawan operasional dan 5 persen karyawan pendukung.

Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan PPKM Darurat hingga 26 Juli 2021. Selanjutnya, jika tren kasus positif COVID-19 menurun, Jokowi akan melonggarkan PPKM secara bertahap.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Perluasan PPKM Darurat di Jawa-Bali Benar is

Baca juga: PPKM Darurat diperpanjang, Kemenkes perkuat layanan rumah sakit

Reporter: Sanya Dinda Susanti/Satyagraha
Editor: Satyagraha
REPOST Radar Ciangsana 2021

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button