Keagamaan

beruang!! Selain Statuta Jabatan Rektor, Presiden Jokowi Ubah Tagline UI

Pada tanggal 20 Juli 2021, Presiden Jokowi mengubah Anggaran Dasar Universitas Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. Undang-undang tersebut pada awalnya tidak mengizinkan rektor untuk menduduki jabatan apapun di lembaga pendidikan lain, swasta atau badan usaha milik pemerintah, politik partai, jabatan di instansi pemerintah pusat/daerah. , dan posisi konflik lainnya dalam internal UI, kini berubah.

Pertama, rektor dan wakil rektor dapat menduduki jabatan apa pun selain direktur di perusahaan swasta/BUMN. Kedua, dapat merangkap jabatan non struktural di instansi pemerintah daerah/pusat. Peraturan Pemerintah tersebut tak lain merupakan tindak lanjut dari sorotan publik yang melihat Rektor UI, Ari Kuncoro, juga menjabat sebagai komisaris di Bank BRI.

Publik menganggapnya tidak etis. Namun alih-alih merasa bersalah, atau meminta maaf, masalah administrasi justru diselesaikan di tangan Presiden Jokowi dengan mengubah statuta universitas.

Perguruan tinggi yang seharusnya tunduk pada kebenaran, kejujuran, ketidakberpihakan, dan etika, kini semakin cenderung tunduk pada kekuasaan, keberpihakan, dan modal. Situasi ini muncul tidak lain karena kemauan yang tinggi dari kekuasaan dalam instrumentalisasi lembaga pendidikan, atau bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri untuk kepentingan rezim.

Kecenderungan itu muncul secara berurutan, dari pengadaan dewan pengawas BRIN, hingga tren pemberian gelar honoris causa bagi politisi, hingga modifikasi aturan dasar kampus. Melalui persuasi struktural, rezim sebenarnya melakukan penaklukan penuh terhadap institusi tertinggi otoritas ilmiah.

Jalinan antara kekuasaan dan pejabat kampus dapat memberikan peluang terhadap risiko praktik maladministrasi atau distribusi modal yang lebih besar. Namun juga memberikan keleluasaan yang lebih signifikan dalam mendistorsi arah, orientasi, atau bahkan hakikat ilmu itu sendiri, khususnya ilmu sosial yang memiliki sejarah distorsi yang cukup lama.

Langkah yang diambil Presiden Jokowi ini sangat disayangkan karena selain risiko di atas, langkah ini juga akan berdampak pada iklim perguruan tinggi pada khususnya dan iklim ilmu sosial pada umumnya yang kini mulai pulih dari belenggu orientasi atau keterpurukan. pengaruh sisa Orde Baru. Meskipun kekebalan terhadap tawaran kekuasaan atau pasar belum sepenuhnya terkonsolidasi, penolakan terhadapnya sekarang menunjukkan riak dari beberapa ilmuwan.

Langkah yang diambil Presiden Jokowi, secara psikologis menyimpan potensi perpecahan di tubuh perguruan tinggi. Antara mahasiswa, ilmuwan tingkat menengah yang berkomitmen pada sains, dan pejabat kampus yang tunduk pada kekuasaan, dapat saling bergesekan dan pada gilirannya menuntut energi yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat jika diarahkan untuk kemajuan sains, bukan untuk internal. gesekan.

Potensi lain yang muncul adalah, munculnya efek berantai pada contoh sikap lalai terhadap etika dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Idealnya, aturan dibuat untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan dan mencegah hal-hal yang dapat menodai kesakralan ilmu. Namun, Indonesia memiliki cita-cita lain yang lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip negosiasi dan keberpihakan, yang justru memperluas noda lebih leluasa.

Veritas, Probia, Iustitia. Kebenaran, kejujuran dan keadilan. Presiden Jokowi sepertinya lupa bahwa langkah yang diambilnya juga harus dibarengi dengan revisi tagline UI, sehingga aksi dan ucapan bisa lebih ‘selaras’.

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button