Info Aktual

Dinilai Banyak Masalah, IPB University Presentasikan Hasil Kajian Tentang UUCK Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Radar Ciangsana

Radar Ciangsana BOGOR, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University memaparkan hasil kajian Tim Pakar IPB University tentang dampak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) terhadap kehutanan dan lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan secara online tersebut dikemas dalam Strategic Talk IPB ke-20 yang bertajuk ‘Kajian Kritis UUCK: Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup’.

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University Eva Anggraini mengatakan UUCK, dan peraturan pemerintah (PP) yang telah ditetapkan dinilai penting untuk dikawal melalui kajian ilmiah dan disebarluaskan di lingkungan akademik.

universitas-bangsa-bangsa

Tujuannya agar hak masyarakat dan lingkungan tidak dikorbankan. Output dari diskusi ini akan memperkaya kajian IPB.

“Sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menurunkan UUCK di tingkat teknis,” kata Eva Anggraini pada The 20th Strategic Talk bertema IPB Kajian Kritis UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang digelar online kemarin. .

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan Dodik Ridho Nurrochmat yang memiliki keahlian di bidang kebijakan kehutanan mengatakan dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden yang telah disahkan masih sangat sektoral.

Padahal, meski UU bersifat Omnibus, namun PP tersebut masih sangat sektoral, sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana sejumlah PP saling terhubung satu sama lain.

Ia juga menggarisbawahi bahwa penggunaan istilah “administrasi” kehutanan tidak didefinisikan dalam UUCK atau PP.

Menurut Dodik, ketidakjelasan definisi ini akan menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Selain itu luas hutan tercatat lebih dari 125 juta ha, namun kenyataannya tutupan hutan saat ini hanya 90 juta ha dan 35 juta ha kawasan hutan tidak berhutan.

bozzfood makanan beku

Artinya UUCK dan PP lebih menekankan pada status kawasan hutan, bukan pada fungsi hutan dan cenderung mengabaikan fungsi hutan, kata Dodik.

Penilaian fungsi hutan yang rendah menjadi penyebab utama kerusakan hutan, deforestasi dan konversi hutan, karena ekstraksi dan pemanfaatan lainnya dianggap memberikan nilai ekonomi yang lebih.

UUCK juga harus mempertimbangkan nilai ekonomi hutan tidak hanya dalam bentuk sumber daya kayu dan non kayu, tetapi juga jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan.

Dengan demikian semangat yang dibangun harus dapat digunakan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hutan, atau yang dapat menjaga jasa lingkungan.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Hariadi Kartodiharjo secara khusus menyoroti norma dan regulasi / lembaga yang berubah cukup signifikan pasca terbitnya UUCK, dengan melihat PP 23/2021 yang merupakan PP yang berasal dari UUCK untuk Sektor Kehutanan dan Lingkungan.

Salah satu yang cukup krusial adalah perubahan peran KPH atau organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi fasilitator, dengan norma, standar, prosedur dan kriterianya sendiri sebagai bagian dari OPD (Organisasi Pelaksana Daerah).

“Cara berpikir dalam peraturan ini telah menghilangkan peran dan kewenangan swakelola KPH sebagai entitas yang secara langsung memanfaatkan sumber daya hutan,” ujarnya.

Sedangkan, segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil hutan hanya dapat diperoleh melalui izin usaha dan perhutanan sosial.

Artinya, regulasi dalam PP 23 Tahun 2021 menempatkan KPH hanya sebagai fungsi administratif.

“Dampak turunan dari pengaturan ini juga memungkinkan terbukanya celah dan potensi korupsi,” kata Hariadi.

Pakar Ekologi Politik Fakultas Ekologi Manusia IPB, Soeryo Adiwibowo mengungkapkan, UUCK terkait Sektor Kehutanan dan Lingkungan yang berupaya untuk mempermudah perizinan usaha, ternyata tidak memuat ketentuan apapun untuk mengurangi daftar wajib amdal.

Menurutnya, amdal hanya dibutuhkan untuk investasi yang berdampak signifikan, baru, dan tidak pasti, sehingga menjadi instrumen estimasi dampak lingkungan berbasis ilmu pengetahuan.

Sedangkan untuk investasi yang dapat diprediksi dampaknya karena banyaknya ulangan justru yang dibutuhkan adalah pengawasan dan penegakan aturan dan sanksi yang kuat.

“Tidak lagi menambah kewajiban administrasi amdal yang hanya menambah biaya transaksi dalam berinvestasi,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Soeryo pun menghimbau para penyusun AMDAL dan akademisi yang bergerak di bidang kajian dampak lingkungan, untuk bangkit mengatasi permasalahan struktural tersebut. (Ded)

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button