Dubes: Indonesia Berhenti Kirim PMI Sementara ke Malaysia


Kuala Lumpur (ANTARA) – Indonesia untuk sementara menghentikan pemenuhan pesanan baru dari Malaysia bagi tenaga kerja Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Dubes RI untuk Malaysia Hermono.

“Benar dan berlaku hari ini,” kata Hermono saat dikonfirmasi soal kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.

Ia menegaskan, kebijakan penghentian pengiriman PMI itu berlaku hingga ada komitmen dari Malaysia untuk menghentikan perekrutan PRT melalui Maid Online System (SMO).

Namun, pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, katanya.

Sebelumnya diberitakan ada aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja rumah tangga Indonesia oleh PJTKI lepas.

Pada tanggal 1 April 2022, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengenai penempatan dan perlindungan PMI di sektor domestik di Malaysia.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menteri Tenaga Kerja Ida saat itu.

Secara khusus, Ida menegaskan melalui nota kesepahaman telah disepakati penempatan PMI di sektor domestik di Malaysia melalui One Channel Placement System atau Sistem Satu Saluran (OCS) sebagai satu-satunya jalur hukum untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.

Sistem ini akan mengintegrasikan sistem online Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan langsung, tetapi harus melalui agen perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar dalam sistem.

PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Uraian pekerjaan dilakukan per jabatan agar tenaga kerja Indonesia tidak melakukan pekerjaan rangkap.

PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk tenaga kerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya preminya akan ditanggung oleh pemberi kerja.

Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp. 5,1 juta, dan pendapatan minimum untuk calon majikan adalah RM7.000 atau sekitar Rp. 23 juta.

Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman adalah hak untuk cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.

Baca juga: BP2MI pastikan bergerak cepat untuk konfirmasi kondisi PMI di Malaysia
Baca juga: Polda Kepri gagal kirim 42 TKI ilegal ke Malaysia
Baca juga: 1.336 PMI menghuni fasilitas di Pangsapuri Sri Ayu Selangor

Reporter: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button