Kilas Info Daerah

Evaluasi Pengawasan SAMISADE KAMMI Bogor dan Bupati DPRD

BOGOR | Radarciangsana.com – Bertempat di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, seluruh Pengurus Daerah KAMMI Bogor yang dipimpin oleh Edo bersama Khiyar dan 3 anggota tim lainnya bertemu dengan Bapak Agus Salim selaku Wakil DPRD Kabupaten Bogor.

Pertemuan tersebut membahas dua pertanyaan besar terkait program yang disampaikan Bupati Bogor, yakni tentang Insentif RT / RW di Kabupaten Bogor dan SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa), Selasa (25/5/21).

Dengan luas wilayah 2.986 km2 dari seluruh Kabupaten Bogor perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, serta didukung oleh kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Kabupaten Bogor memiliki 416 Desa dan 19 Kelurahan, serta 18.952 jiwa dari RT / RW yang tersebar di Kabupaten Bogor. Diperlukan perhatian khusus agar penyediaan dana desa, bantuan desa, termasuk SAMISADE dapat dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Desa. Yang pada akhirnya Penerimaan Pendapatan Daerah dapat meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dinas Kebijakan Publik (KP) KAMMI Bogor, mengandalkan 2 program tersebut Pemerintah Kabupaten. Bogor, dapat mengeluarkan APBD minimal 426 Milyar yang dipastikan akan mampu memajukan desa dengan pesat dan berdampak pada kemajuan Kabupaten itu sendiri.

Dalam hal ini Bapak Agus Salim sebagai Wakil Ketua DPRD. Bogor mengatakan, “Bahwa alokasi APBD untuk 2 program ini, khususnya SAMISADE, harus diawasi secara ketat, termasuk Pemerintah Daerah Bogor.“ KAMMI harus ikut berperan agar mendapatkan hasil yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat, ”ujarnya. .

“Pengurus Daerah KAMMI Bogor memberikan penjelasan tentang pentingnya penerapan mekanisme atau SOP (Standard Operating Procedure) dalam penyampaian, penggunaan, pemantauan dan pelaporan APBD untuk desa ini, termasuk program SAMISADE,” ujar Khiyar, Divisi Kebijakan Publik KAMMI Bogor. .

“KAMMI Bogor prihatin dengan dugaan penyalahgunaan Program SAMISADE sebagai kesejahteraan Desa dan Kecamatan itu sendiri, yang kemudian dijadikan kesejahteraan hanya untuk satu kelompok atau individu. Meski sebelumnya KAMMI Bogor melihat 2 program tersebut, baik RT-RW dan insentif SAMISADE sudah sesuai dengan prosedur, tentunya dalam PERDA atau PERBUP, tuduhan buruk lainnya yang membuat program SAMISADE bocor atau tidak tepat sasaran pasti ada. Termasuk sebelumnya sudah dikabarkan bahwa Bupati Bogor secara langsung mendidik atau memberi pengarahan kepada Kepala Desa dalam mekanisme program SAMISADE dipastikan dalam bentuk BIMTEK, serta TATA CARA NEGARA memberikan peran pendidikan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa, ”jelasnya.

“Bahwa kita sudah memiliki Tim Studi dalam mengevaluasi supervisi 2 program ini, baik realisasi peningkatan insentif RT / RW se-Kabupaten maupun realisasi program SAMISADE,” tambah Khiyar.

“Harapan kami dari 2 program ini bisa sesuai dengan harapan yang ada, karena potensi yang ada di berbagai desa harus dioptimalkan dan didukung oleh berbagai bentuk APBD, termasuk SAMISADE. Sebagai bagian dari Tim Studi ini bersama Bang Budi (KP KAMMI Bogor) akan berkunjung ke desa untuk mempelajari pola pikir Kepala Desa, Mengevaluasi Program Desa dan memberikan masukan untuk perbaikan, ”harapnya.

“Pengurus Wilayah KAMMI Bogor akan rutin melaksanakan P3T (Pengawasan, Inspeksi, Asesmen, dan Tindakan) untuk penyempurnaan 2 program tersebut,” pungkasnya.

Reporter: Atx

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button