Info Aktual

Jaksa KPK Beri Suap JC Edhy Prabowo – RADAR BOGOR

Menteri KKP Edhy Prabowo saat akan dibawa ke Rutan (Dery Ridwansah / JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta (Tipikor) memberikan keadilan kolaborasi (JC) kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu divonis tiga tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider enam bulan penjara oleh jaksa KPK.

“Ada permintaan dari terdakwa untuk diangkat menjadi Justice Collaborator, maka setelah dilakukan kajian dan pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kami sependapat, karena terdakwa telah jujur ​​dan kooperatif dalam memberikan informasi, dan bersedia membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, maka permohonan terdakwa bisa dikabulkan, ”kata Jaksa KPK Siswandono membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/4).

penerimaan mahasiswa baru universitas negeri bogor

JPU menyampaikan permohonan pengajuan JC ke KPK berdasarkan surat Nomor: 021 / GM & AR-PERMOHONAN / I / 2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal permohonan menjadi Justice Collaborator atas nama terdakwa Suharjito.

Jaksa mengatakan, keluarnya SK KPK sebagai Justice Collaboratore diberikan setelah Suharjito mengungkap pihak lain yang terlibat dugaan suap dan gratifikasi penetapan izin ekspor benih di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Surat ketetapan KPK sebagai Justice Collaborator akan diberikan setelah terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa lainnya,” kata jaksa.

Karenanya, Suharjito diduga menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.

Suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat pengesahan izin ekspor lobster atau kentang goreng di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button