Info Aktual

Kementerian Tenaga Kerja Klaim 90 Persen Pengaduan THR Sudah Ditindaklanjuti | Radar Ciangsana

Ilustrasi

Radar Ciangsana – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memastikan laporan pembayaran tunjangan hari raya (THR) segera ditindaklanjuti. Hingga saat ini hampir 100 persen pelaporan telah ditangani.

Merujuk data pos THR Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir bulan lalu sudah ada 776 laporan pembayaran THR. Jumlah ini terbagi menjadi 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, terdapat berbagai kategori bidang usaha yang masuk dalam laporan pos THR 2021.

ibn khaldun university bogor uika

Diantaranya, retail, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, minyak dan gas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Ia memastikan setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan laporan dari tim Posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah terselesaikan,” ujarnya kemarin.

Selebihnya, lanjutnya, masih dalam proses. Sebab, itu bukan murni soal THR. Meski begitu, sebagian besar masih terkait dengan pencairan THR.

Pos tersebut digunakan oleh pekerja, manajemen perusahaan, dan masyarakat umum untuk mencari informasi terkait pembayaran THR, konsultasi, atau untuk mengadukan masalah pembayaran THR.

Beberapa permasalahan yang dikeluhkan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR diangsur, dibayar 50 persen, pembayaran THR setelah Lebaran, dan lain-lain. “Sepertinya ini masih menjadi bentuk kepedulian seperti yang dialami tahun lalu,” ucapnya.

Persentase THR sudah tinggi. Namun, DPR kembali menyinggung soal besaran THR yang tak lengkap. Termasuk di kalangan PNS. Legislatif juga mengingatkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang adil terhadap pemberian THR.

Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Byarwati mengatakan, THR yang tidak lengkap akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Khusus untuk PNS jumlahnya mencapai 4 juta orang. Tentunya jumlah tersebut sangat berpengaruh dalam menunjang daya beli nasional.

“Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan,” jelas politikus PKS itu.

Anis mengatakan, akibat pandemi Covid-19, daya beli masyarakat juga menurun. Ia berharap THR ini juga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga perekonomian bisa tumbuh positif.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk berbagai sektor seperti properti dan kendaraan bermotor melalui pemberian insentif pajak.

Anis menyayangkan kebijakan THR yang belum tuntas dinilai tidak sejalan dengan upaya stimulus.

Anis berharap kebijakan pemerintah antara satu dengan yang lain bisa harmonis dan sejalan. “Terkadang banyak hal yang tidak sesuai instruksi dengan kondisi di lapangan. Koordinasi ini pekerjaan rumah di Indonesia,” lanjutnya. (Mia / deb)

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button