Kilas Info Daerah

Pengawasan Penambangan Pasir Tak Terlihat dan Tidak Teratur

LEBAK, Radarciangsana.com – GERAKAN MAHASISWA NASIONAL DEWAN PIMPINAN (DPC) KABUPATEN LEBAK, menggelar audiensi yang dihadiri kurang lebih 50 orang, audiensi ini merupakan wujud keresahan dan keluhan warga Kabupaten Lebak, terkait dampak dan kurangnya kontrol truk pengangkut basah. pasir yang melintasi jalan raya Rangkasbitung – Cimarga.

Audiensi dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, S.Hut., Serta dihadiri pula oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Lebak, Rusito, S.Sos., M.Sc., Kepala Kepegawaian. Satuan Kepolisian (KadisPolPP), Dartim, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Nana Sujana, M.Si. Rabu, (07/04/2021).

Endang selaku Ketua Umum GMNI LEBAK DPC memaparkan apa yang menjadi kendala pada hadirin ini, ia menjelaskan bahwa dari hasil pantauan teman-teman GMNI Lebak, sejumlah truk dengan muatan melebihi tonase jalan terus melintas di Rangkasbitung – Cimarga. tol, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 mulai pukul 09.00 WIB. Bahkan tak jarang truk bermuatan pasir basah parkir sejenak di kawasan Aweh, Kalangnyar.

Pengawasan Penambangan Pasir Tak Terlihat dan Tidak Teratur
Pengawasan Penambangan Pasir Tak Terlihat dan Tidak Teratur

“Aktivitas sejumlah truk bermuatan pasir basah yang melintasi jalan raya Rangkasbitung – Cimarga, Kabupaten Lebak, banyak dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Sebab, selain membuat jalan licin, jalan menjadi kotor dipenuhi pasir dan berdampak pada rusaknya jalan yang seharusnya berumur hingga 5 tahun, namun hanya bisa bertahan selama 1-2 tahun, ” dia menjelaskan.

Endang menambahkan, “Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19 (Kelas Jalan) yang mengatur as roda kargo. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak harus menindak tegas pasir tersebut. truk pengangkut yang melebihi tonase, dan Pemerintah Kabupaten Lebak tentunya memiliki peran penting dalam menegakkan dan mengawal keresahan warga Kabupaten Lebak, ”imbuhnya.

Junaedi Ibnu Jarta mengapresiasi teman-teman GMNI Lebak, karena telah menyalurkan aspirasinya, pemikiran kritisnya sebagai mahasiswa, sebagai agent of control.

Baca juga: GMNI dan PMII Pandeglang Geruduk Gedung DPRD

“Luar biasa antusias teman-teman GMNI, dalam melaksanakan audisi meeting ini kami sangat bangga dengan penalaran kritis dari teman-teman GMNI yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebak tentunya teman-teman mahasiswa. Harus jadi mitra. Yang kritis harus menjadi agent of social control, agent of change dalam membangun Kabupaten Lebak ke depan, ”ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Nana Sujana, M.Si. menjelaskan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak terkait tambang pasir ini

“Kami telah menutup 5 tambang pasir dan telah memberikan peringatan kepada beberapa pengusaha pasir yang melanggar ketentuan yang telah kami tetapkan,” ucapnya.

Hal ini tentunya berkorelasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, terangnya kepada teman-teman GMNI Lebak.

Tentunya Dishub Kabupaten Lebak akan menindak tegas para pelaku angkutan pasir yang masih bandel, dimana pada tahun 2021 pada triwulan pertama sudah ada sosialisasi, bahkan pada bulan ke-4 ini akan semakin memaksimalkan pengawasan di Terminal Aweh. posting, “jelasnya.

Baca juga: Dialog Publik dan Pengukuhan Dewan Komisariat GMNI Se – La Tansa Mashiro, bertema “Menciptakan Trisakti di Bumi Multatuli

Oleh karena itu, GMNI meminta dan menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya instansi terkait, antara lain:

  1. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk segera menegakkan pengendalian truk pasir yang sangat mengganggu pengguna jalan, dan berpotensi besar kerusakan jalan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk Segera Membuat Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005. 2009 tentang lalu lintas dan lalu lintas. Angkutan jalan pasal 19 (kelas jalan) yang mengatur sumbu beban.
  2. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas PUPR segera memperbaiki jalan rusak di tol Aweh, Kalanganyar, Kabupaten Lebak.
  3. Mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak menindak tegas terhadap truk pasir yang melebihi tonase dan tidak lengah terhadap masalah ini. Juga untuk mendirikan pos pengamanan dalam upaya mengatur lalu lintas khususnya truk yang bermuatan pasir.

Baca juga: GMNI Sukses Gelar DPK STISIP Setia Budhi, Pintu Gerbang Awal Melaksanakan Ajaran Marhaenisme di Samudra Biru

KasatPolPP juga dalam pemaparannya meminta seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa untuk bersama-sama mengawasi pelanggaran yang terjadi, terutama yang dilanggar adalah Perda Kabupaten Lebak.

Hingga puncak persidangan berakhir, kawan-kawan GMNI membuat fakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas POLPP, dan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.PRI)

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button