Berita

Perda DKI tentang Penyidik ​​Satpol PP Akan Disahkan Akhir Juli

Jakarta, Radar Ciangsana —

DPRD DKI Jakarta menargetkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Covid-19 selesai akhir bulan ini. Perda tersebut menambahkan aturan mengenai kewenangan penyidikan dengan Satpol PP dan sanksi tambahan bagi pelanggar protokol kesehatan yang mengulangi kesalahannya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan revisi perda tersebut akan dibahas secara intensif di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Bapemperda DPRD DKI bersama pimpinan terkait akan segera meninjau dan mempresentasikan hasilnya pada rapat paripurna, Kamis 29 Juli,” kata Taufik mengutip situs resmi DPRD DKI, Kamis (21/7).

Taufik mengaku direksi setuju dengan revisi Perda ini. Ia berharap dengan adanya revisi peraturan ini, penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota menjadi lebih baik dan penyebarannya dapat ditekan secara optimal.

“Kami hanya ingin membahas ini. Insya Allah kami setuju, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Jakarta ke depan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dalam salinan draf Perda yang direvisi itu terdapat sejumlah aturan baru. Diantaranya aturan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dan kewenangan penyidikan oleh Satpol PP terhadap pelanggar.

Aturan yang tertuang dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa warga yang mengulangi pelanggaran penggunaan masker dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu.

Kemudian, rancangan peraturan yang direvisi juga mengatur hukuman penjara bagi penanggung jawab tempat usaha, perkantoran, transportasi umum (termasuk perusahaan aplikasi transportasi), pemilik restoran, kafe, restoran yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.

Bagi yang mengulangi kesalahan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, denda Rp50 juta, dan pencabutan izin.

Soal kewenangan Satpol PP, revisi Perda tersebut memuat soal kewenangan penyidikan. Namun penyidik ​​Satpol PP harus memberitahukan dimulainya dan hasil penyidikan pelanggaran protokol kesehatan kepada penyidik ​​Polri. Hasil penyidikan juga perlu diserahkan ke pengadilan negeri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi perlu merevisi peraturan tersebut karena selama ini belum efektif memberikan efek jera. Ia berharap Perda ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi.

“Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” kata Riza.

(dm/bmw)

[Gambas:Video CNN]


Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button