Info Aktual

Soal Kudeta Demokrat, Moeldoko Ingatkan AHY Jangan Ganggu Jokowi! | RADAR BOGOR

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tidak melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut dikatakan Moeldoko setelah AHY menyebut ada pihak dari pemerintah yang ingin melakukan kudeta terhadap dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana. Dan, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,” ujar Moeldoko dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Senin (1/2/2021).

universitas pakuan unpak

Mantan Panglima TNI ini menambahkan Presiden Jokowi tidak perlu dilibatkan karena kepala negara tidak mengerti apa-apa mengenai isu kudeta yang diembuskan oleh AHY. “Karena beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini,” katanya.

Moeldoko menegaskan, terkait dengan isu kudeta AHY menjadi tanggung jawabnya selaku KSP. Sehingga dia meminta AHY jangan menyeret nama Presiden Jokowi. “Dan isu ini jadi urusan saya, Moeldoko ini, selaku KSP,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.

“Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Senin (1/2).

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.

AHY mengatakan gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal tersebut harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin

Source link

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button