Kilas Info Daerah

Tiga arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan seluruh jajaran APIP

BOGOR | Radarciangsana.com – Presiden Joko Widodo menekankan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan pencapaian program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif dan efisien.

“Saya ingin tegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi belanja adalah hal yang sangat penting. Namun lebih dari itu, saya ingin tegaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Presiden saat membuka acara. Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Nasional 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP terus melakukan dan meningkatkan pengawasan guna mempercepat belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, diketahui relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Diketahui, penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai 24,6 persen.

“Saya minta BPKP dan APIP untuk memberikan solusi dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Ini tugasnya dalam mengawal belanja tadi. Kemudian mengawal kementerian / lembaga dan pemerintah daerah agar dapat merealisasikan belanja mereka secara cepat dan akuntabel,” kata Presiden.

Sedangkan poin penting kedua, Kepala Negara berpesan untuk terus meningkatkan pengawasan kualitas perencanaan program. Pengawasan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal agar program yang direncanakan memiliki tolak ukur yang jelas antara keberhasilan dan manfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan, misalnya, Presiden kerap menjumpai pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak dibarengi perencanaan matang terkait pengembangan kawasan di sekitarnya. Misalnya, tidak adanya fasilitas irigasi untuk persawahan di areal pertanian di sekitar kawasan bendungan atau tidak adanya akses jalan menuju pelabuhan yang baru dibangun.

Sumber

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button